Selamat Datang di Situs BKN
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   

 

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR  22 TAHUN 2005   

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2005

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

 

Menimbang    : a. bahwa dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer tertentu yang telah mengabdi kepada Pemerintah dengan perlakuan seleksi secara khusus;

b.   bahwa di samping itu, Pemerintah juga akan mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil di luar tenaga honorer yang dilakukan dengan seleksi secara umum;

c.   bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat      : 1.    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

5.        Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6.        Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);

7.        Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

8.       Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

9.      Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 

10.  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil;

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2005.

Pasal  1

Pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal  2

Untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi tenaga honorer dilampirkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini merupakan bagian dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.

  

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Nopember 2005

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

 

ttd.

 

PRAPTO HADI

 

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN

                                                                                       KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR      :  22 TAHUN 2005

TANGGAL  :  16 NOPEMBER 2005

 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2005

 

I.         PENDAHULUAN

A.     UMUM

1.      Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Periode 2005-2009 akan memprioritaskan pengangkatan dari tenaga honorer melalui seleksi khusus dan dari pelamar umum (bukan tenaga honorer) melalui seleksi secara umum untuk mengisi formasi yang lowong.

2.      Pengadaan CPNS harus dilaksanakan secara obyektif, didasarkan atas syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

3.      Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, permintaan Nomor Identitas Pegawai, sampai dengan pengangkatan CPNS. 

B.     TUJUAN

Sebagai pedoman dan acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang terkait dalam melaksanakan pengadaan CPNS, guna :

1.      Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.

2.      Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penerimaan CPNS.

 

C.    RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS ini, meliputi :

1.      Perencanaan dan persiapan penerimaan CPNS.

2.      Pelaksanaan pengadaan CPNS.

3.      Pengawasan dan pengendalian pengadaan CPNS.

4.      Evaluasi pengadaan CPNS.
 

D.    PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1.      Pengadaan CPNS adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan Nomor Identitas Pegawai sampai dengan pengangkatan sebagai CPNS, baik yang berasal dari pelamar umum maupun dari tenaga honorer.

2.      Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 

E. PRINSIP PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan terbuka, yang dilaksanakan sebagai berikut :

1.      Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

2. Pengumuman penerimaan CPNS diumumkan secara luas dengan menggunakan media yang tersedia (internet, televisi, radio, surat kabar, dan/atau papan pengumuman).

3.  Pengadaan CPNS dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian.

4.      Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun.

5.      Seleksi dilakukan secara obyektif, terbuka/transparan dan pelaksanaan ujian bagi pelamar umum maupun pengisian/jawaban daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik bagi tenaga honorer dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

6.      Hasil ujian bagi pelamar umum maupun hasil pengisian/jawaban daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik bagi tenaga honorer diolah dengan komputer.

7.      Penetapan peserta yang lulus dan diterima bagi pelamar umum  dan yang diprioritaskan untuk diangkat sebagai CPNS bagi tenaga honorer diumumkan secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

 

II. PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER

A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

1.      Umum

Pada prinsipnya pengangkatan CPNS dari tenaga honorer mengacu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

2.      Tim Pengadaan

Pengadaan CPNS Tahun 2005 dari tenaga honorer dilakukan oleh Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

a.      Tim Koordinasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Nasional

1)     Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/79/M.PAN/7/2005 tanggal 21 Juli 2005, dibentuk Tim Koordinasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2005, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana Pusat, dan Sekretariat.

2)     Tugas Tim Pengarah merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3)     Tugas Tim Pelaksana Pusat :

a)     menyusun pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan pengadaan CPNS Tahun 2005 meliputi antara lain tatacara penyelenggaraan seleksi, pengolahan hasil seleksi, penentuan prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, pengawasan dan pengendalian;

b)   melakukan supervisi yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;

c)      mensosialisasikan atau memberikan asistensi pelaksanaan pengadaan CPNS sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2005;

d)     menyiapkan materi pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik dan kunci jawabannya;

e)     memantau penyelenggaraan pengadaan CPNS Tahun 2005 di instansi Pusat dan Daerah;

f)        menerima dan meneliti hasil seleksi administrasi terhadap pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

g)     melakukan pengawasan dan pengendalian serta melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2005 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h)    mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan CPNS Tahun 2005 di instansi Pusat dan Daerah; dan

i) melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan CPNS Tahun 2005 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Pengarah.

b.      Tim Pengadaan PNS Tingkat Instansi

Tim Pengadaan PNS Tingkat Instansi terdiri dari Tim Pengadaan PNS Tingkat Instansi Pusat, Tim Pengadaan PNS Tingkat Provinsi, dan Tim Pengadaan PNS Tingkat Kabupaten/Kota.

1)     Tim Pengadaan PNS Tingkat Instansi Pusat

a)     Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pusat membentuk Tim Pengadaan PNS Instansi Pusat Tahun 2005, yang diketuai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.

b)     Tim Pengadaan PNS Tingkat Instansi Pusat Tahun 2005 paling kurang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris serta Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Pengolahan Hasil Pengisian Daftar Pertanyaan, dan Sub Tim Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan.

c)      Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Tim Pengadaan PNS Instansi Pusat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

d)     Tim Pengadaan PNS Tingkat Instansi Pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman penentuan prioritas tenaga honorer yang ditetapkan akan diangkat menjadi CPNS, menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan CPNS dari tenaga honorer di lingkungannya kepada :

(1)   Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Koordinasi Tingkat Nasional; dan

(2)   Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Pusat.

e)     Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Seleksi Administrasi :

(1)   menyiapkan rencana kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS Tahun 2005 berdasarkan jadual yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Pusat Pengadaan PNS Tingkat Nasional;

(2)   menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan lamaran dari tenaga honorer;

(3)   menerima, meneliti, menilai syarat dan kebenaran kelengkapan administrasi dari tenaga honorer. Hasil penelitian tersebut disusun dalam daftar yang memuat elemen data sebagai berikut :

(a)   nomor urut;

(b)   nama;

(c)   tempat dan tanggal lahir;

(d)   tugas/pekerjaan yang dilakukan;

(e)   unit kerja/tempat tugas;

(f)     jumlah masa kerja;

(g)   pendidikan/jurusan;

(h)   nomor dan tanggal keputusan pengangkatan pertama dan terakhir;

(i)     nama dan jabatan pejabat yang mengangkat; dan

(j)      sumber pembiayaan.

Daftar tenaga honorer sebagaimana tersebut di atas, dibuat sesuai dengan Anak Lampiran I-a dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan ketentuan :

(a)   1 (satu) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

(b)   1 (satu) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, bersamaan dengan usul penetapan NIP;

(c)   1 (satu) untuk diumumkan secara terbuka melalui media yang tersedia antara lain papan pengumuman yang mudah diketahui masyarakat.

(4) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pengisian/jawaban daftar pertanyaan bagi tenaga honorer;

(5)   menyiapkan tanda peserta pengisian/jawaban daftar pertanyaan bagi tenaga honorer, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b;

(6)   menyiapkan daftar hadir peserta pengisian/jawaban daftar pertanyaan bagi tenaga honorer, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c;

(7)   menyiapkan tata tertib peserta pengisian/jawaban daftar pertanyaan, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d;

(8)   melaksanakan pengumuman bagi tenaga honorer yang ditetapkan akan diangkat menjadi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

(9)   menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada tenaga honorer yang ditetapkan akan diangkat menjadi CPNS.

f)    Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pengolahan Hasil Pengisian Daftar Pertanyaan :

(1)   menggandakan materi isian pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik bagi tenaga honorer di lingkungannya;

(2)   menyiapkan dan menggandakan formulir Lembaran Jawaban Komputer (LJK) di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e;

(3)   menyerahkan isian/daftar pertanyaan bagi tenaga honorer, daftar hadir, formulir LJK, serta tata tertib pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan kepada Sub Tim Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan, dengan berita acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f;

(4)   menerima kembali isian/daftar pertanyaan tenaga honorer serta LJK hasil pengisian daftar pertanyaan, termasuk sisa isian/daftar pertanyaan dan formulir LJK dari Sub Tim Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan, dengan berita acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g;

(5)   mengolah LJK hasil pengisian daftar pertanyaan dengan komputer;

(6)   mengeluarkan hasil pengolahan yang disusun dalam daftar sesuai dengan peringkat dari nilai yang tertinggi sampai dengan terendah yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-h;

(7)   menyampaikan daftar peringkat nilai dari tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Instansi Pusat untuk diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

(8)   memusnahkan master isian/daftar pertanyaan serta sisa formulir LJK, dengan berita acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-i.

g)   Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan :

(1)   melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, pencetakan, penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta pengisian daftar pertanyaan bagi tenaga honorer;

(2)   menerima isian/daftar pertanyaan, daftar hadir, formulir LJK, serta tata tertib pelaksanaan isian/daftar pertanyaan dari Sub Tim Pengolahan Hasil Pengisian Daftar Pertanyaan, dengan berita acara serah terima yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f;

(3)   menyelenggarakan pengisian daftar pertanyaan sesuai jadual yang telah ditetapkan;

(4)   mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta pengisian daftar pertanyaan;

(5)   membacakan tata tertib pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan bagi tenaga honorer;

(6)   membagikan isian/daftar pertanyaan serta formulir LJK kepada peserta;

(7)   mengumpulkan isian/daftar pertanyaan, daftar hadir, LJK hasil isian dari peserta;

(8)   membuat dan menandatangani berita acara yang meliputi :

(a)   pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan;

(b)   sisa daftar pertanyaan;

(c)   sisa formulir LJK;

(d)   jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.

(9)   menyerahkan isian/daftar pertanyaan dan LJK hasil isian serta sisa daftar pertanyaan dan formulir LJK kepada Sub Tim Pengolahan Hasil Pengisian Daftar Pertanyaan, dengan berita acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g.

2)   Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Provinsi.

a)     Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi membentuk Tim Pengadaan PNS Tingkat Provinsi Tahun 2005, yang diketuai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk.

b)     Gubernur selaku Ketua Tim Pengadaan PNS Tingkat Provinsi Tahun 2005 disamping menyelenggarakan pengadaan CPNS dari tenaga honorer Provinsi juga mengkoordinasikan pengadaan CPNS dari tenaga honorer Kabupaten/Kota di wilayahnya yang meliputi kegiatan :

(1)   verifikasi dan pengesahan daftar nominatif tenaga honorer kabupaten/kota;

(2) penggandaan dan pendistribusian daftar isian/pertanyaan;

(3)   pembuatan, penggandaan dan pendistribusian formulir LJK;

(4)   pengolahan LJK hasil isian.

c)      Tim Pengadaan PNS Tingkat Provinsi Tahun 2005 paling kurang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris serta Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Pengolahan Hasil Pengisian Daftar Pertanyaan dan Sub Tim Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan.

Dalam Sub Tim Pengolahan Hasil Pengisian Daftar Pertanyaan susunan keanggotaannya harus melibatkan unsur dari Kabupaten/Kota di wilayahnya.

d)     Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Tim ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

f)        Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah paling lambat 6 (enam) minggu setelah pengumuman penentuan prioritas tenaga honorer yang ditetapkan akan diangkat menjadi CPNS, menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan CPNS dari tenaga honorer di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Pusat Pengadaan PNS Tingkat Nasional.

g)     Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Seleksi Administrasi :

(1)   menyiapkan rencana kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS Tahun 2005 berdasarkan jadual yang ditetapkan dalam peraturan ini;

(2)   menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan lamaran dari tenaga honorer;

(3)   menerima, meneliti, menilai syarat dan kebenaran kelengkapan administrasi dari tenaga honorer. Hasil penelitian tersebut disusun dalam daftar yang memuat elemen data sebagai berikut :

(a)    nomor urut;

(b)   nama;

(c)    tempat dan tanggal lahir;

(d)   tugas/pekerjaan yang dilakukan;

(e)    unit kerja/tempat tugas;

(f)     jumlah masa kerja;

(g)    pendidikan/jurusan;

(h)    nomor dan tanggal keputusan pengangkatan pertama dan terakhir;

(i)      nama dan jabatan pejabat yang mengangkat; dan

(j)     sumber pembiayaan.

Daftar tenaga honorer sebagaimana tersebut di atas, dibuat sesuai dengan Anak Lampiran I-a dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan ketentuan :

(a)   1 (satu) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

(b)   1 (satu) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, bersamaan dengan usul penetapan NIP;

(c)   1 (satu) untuk diumumkan secara terbuka melalui media yang tersedia antara lain papan pengumuman yang mudah diketahui masyarakat.

Khusus daftar tenaga honorer kabupaten/kota dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kabupaten/kota dan diverifikasi serta disahkan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah sebagai bahan pengendalian.

(4)   menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan  pengisian/jawaban daftar pertanyaan bagi tenaga honorer;

(5)   menyiapkan tanda peserta pengisian/jawaban daftar pertanyaan bagi tenaga honorer, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b;

(6)   menyiapkan daftar hadir peserta pengisian/jawaban daftar pertanyaan bagi tenaga honorer, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c;

(7)   menyiapkan tata tertib peserta pengisian/jawaban daftar pertanyaan, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d;

(8)   melaksanakan pengumuman tenaga honorer yang ditetapkan akan diangkat menjadi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

(9)   menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada tenaga honorer yang ditetapkan akan diangkat menjadi CPNS.

h)      Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pengolahan Hasil Pengisian Daftar Pertanyaan :

(1)   menggandakan materi isian/daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik bagi tenaga honorer di lingkungan provinsi dan kabupaten/ kota di wilayahnya;

(2)   menyiapkan dan menggandakan formulir LJK bagi tenaga honorer di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e;

(3)   menyerahkan daftar pertanyaan bagi tenaga honorer dan formulir LJK kepada Sub Tim Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan Tingkat Provinsi dan Tim Pengadaan PNS Tingkat Kabupaten/Kota, dengan berita acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak  Lampiran I-f;

(4)   menerima kembali daftar pertanyaan tenaga honorer dan LJK hasil pengisian daftar pertanyaan, termasuk sisa daftar pertanyaan dan formulir LJK dari Sub Tim Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan Tingkat Provinsi dan Tim Pengadaan PNS Tingkat Kabupaten/Kota, dengan berita acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g;

(5)   mengolah LJK hasil pengisian daftar pertanyaan di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota dengan komputer;

(6)   mengeluarkan hasil pengolahan yang disusun dalam daftar sesuai dengan peringkat dari nilai yang tertinggi sampai dengan terendah di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-h;

(7)   menyampaikan daftar peringkat nilai dari tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Tingkat Provinsi dan Ketua Tim Pengadaan CPNS Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

(8)   memusnahkan master daftar pertanyaan dan formulir LJK, daftar pertanyaan dan sisa formulir LJK untuk provinsi dan kabupaten/kota, dengan berita acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-i.

i)    Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan :

(1)   melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, pencetakan, penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta pengisian daftar pertanyaan bagi tenaga honorer;

(2)   menerima daftar pertanyaan, daftar hadir, formulir LJK, serta tata tertib pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan dari Sub Tim Pengolahan Hasil Pengisian Daftar Pertanyaan, dengan berita acara serah terima yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f;

(3)   menyelenggarakan pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan sesuai jadual yang telah ditetapkan;

(4)   membacakan tata tertib pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan bagi peserta;

(5)   membagikan daftar pertanyaan dan formulir LJK kepada peserta;

(6)   mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;

(7)   mengumpulkan daftar pertanyaan, daftar hadir, LJK hasil pengisian daftar pertanyaan dari peserta;

(8)   membuat dan menandatangani berita acara tentang :

(a)   pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan;

(b)   sisa daftar pertanyaan;

(c)   sisa formulir LJK;

(d)   jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.

(9)   menyerahkan daftar pertanyaan dan LJK hasil pengisian serta sisa daftar pertanyaan dan formulir LJK kepada Sub Tim Pengolahan Hasil Pengisian Daftar Pertanyaan, dengan berita acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g. 

 

3)   Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Kabupaten/Kota

a)     Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengadaan PNS Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2005, yang diketuai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk.

b)     Tim Pengadaan PNS Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2005 paling kurang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris serta Sub Tim Seleksi Administrasi dan Sub Tim Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan.

c)      Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

d)     Tim Pengadaan PNS Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Tim Pengadaan PNS Tingkat Provinsi :

(a)   LJK hasil pengisian daftar pertanyaan, untuk dilakukan pengolahan;

(b)   daftar hadir peserta;

(c)   sisa formulir LJK untuk dimusnahkan.

e)   Tim Pengadaan PNS Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman tenaga honorer yang ditetapkan akan diangkat menjadi CPNS, menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah mengenai pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS di lingkungannya;

f)    Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Seleksi Administrasi :

(1)   menyiapkan rencana kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS Tahun 2005 berdasarkan jadual yang ditetapkan dalam peraturan ini;

(2)   menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman penerimaan lamaran dari tenaga honorer;

(3)   menerima, meneliti, menilai syarat dan kebenaran kelengkapan administrasi dari tenaga honorer. Hasil penelitian tersebut disusun dalam daftar yang memuat elemen data sebagai berikut :

(a)    nomor urut;

(b)   nama;

(c)    tempat dan tanggal lahir;

(d)   tugas/pekerjaan yang dilakukan;

(e)    unit kerja/tempat tugas;

(f)     jumlah masa kerja;

(g)    pendidikan/jurusan;

(h)    nomor dan tanggal keputusan pengangkatan pertama dan terakhir;

(i)      nama dan jabatan pejabat yang mengangkat; dan

(j)     sumber pembiayaan.

Daftar tenaga honorer sebagaimana tersebut di atas, dibuat sesuai dengan Anak Lampiran I-a dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan ketentuan :

(a)   1 (satu) disampaikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah;

(b)   1 (satu) untuk diumumkan secara terbuka melalui media yang tersedia (papan pengumuman yang mudah diketahui masyarakat).

(4)   menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pengisian/jawaban daftar pertanyaan bagi tenaga honorer;

(5)   menyiapkan tanda peserta pengisian/jawaban daftar pertanyaan bagi tenaga honorer, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b;

(6)   menyiapkan daftar hadir peserta pengisian/jawaban daftar pertanyaan bagi tenaga honorer, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c;

(7)   menyiapkan tata tertib peserta pengisian daftar pertanyaan, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d;

(8)   melaksanakan pengumuman tenaga honorer yang ditetapkan akan diangkat menjadi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

(9)   menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada tenaga honorer yang ditetapkan akan diangkat menjadi CPNS.

 

f)    Tugas dan tanggung jawab Sub Tim Pelaksanaan Pengisian Daftar Pertanyaan:

(1)   melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta pengisian daftar pertanyaan bagi tenaga honorer;

(2)   menerima daftar pertanyaan, daftar hadir, formulir LJK, serta tata tertib pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan dari Tim Pengadaan PNS Tingkat Provinsi dengan berita acara serah terima yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f;

(3)   menyelenggarakan pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan sesuai jadual yang telah ditetapkan;

(4)   membacakan tata tertib pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan bagi tenaga honorer;

(5)   membagikan daftar pertanyaan serta formulir LJK kepada peserta;

(6)   mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;

(7)   mengumpulkan daftar pertanyaan, daftar hadir, LJK hasil isian dari peserta;

(8)   membuat dan menandatangani berita acara tentang :

(a)   pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan;

(b)   sisa naskah daftar pertanyaan;

(c)   sisa formulir LJK;

(d)   jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.

(9) menyerahkan  LJK  hasil isian dan sisa formulir LJK kepada Ketua Tim Pengadaan PNS Tingkat Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Tim Pengadaan PNS Tingkat Provinsi, dengan berita acara yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g.

3.      Jadual Kegiatan

a.      Jadual kegiatan pengadaan CPNS dari tenaga honorer, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Pusat Pengadaan PNS Tingkat Nasional.

b.   Untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2005, Tim Pengadaan PNS Tingkat Instansi Pusat dan Daerah menyusun jadual yang lebih rinci setiap kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan jadual yang ditetapkan, antara lain mengenai waktu, tempat, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawabannya.

4.      Sarana dan Prasarana

a.      Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS harus sesuai dengan kebutuhan.

b.      Prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan CPNS agar tersedia dengan lengkap.

c.      Sarana dan prasarana bagi pelamar penyandang cacat disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :

a)      Tempat pendaftaran khusus bagi penyandang cacat fisik;

b)      Petugas pembaca bagi tuna netra.

5.      Materi Isian/Daftar Pertanyaan

a.      Materi isian/daftar pertanyaan adalah mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik, yang dibuat oleh Tim Pelaksana Pusat.

b.      Master isian/daftar pertanyaan disampaikan oleh Tim Pelaksana Pusat kepada Tim Pengadaan CPNS Tingkat Instansi Pusat dan Tim Pengadaan CPNS Tingkat Provinsi.

c.      Isian/daftar pertanyaan, LJK, kunci jawaban, dan penggandaan, serta penyimpanan sampai dengan pendistribusiannya harus dijaga kerahasiaan dan keamanannya, jangan sampai terjadi kebocoran.

6.      Penyerahan Master Isian/Daftar Pertanyaan

    a.      Departemen/Instansi

Master Isian/Daftar Pertanyaan diserahkan oleh Ketua Tim Pelaksana Pusat Pengadaan CPNS Tingkat Nasional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian departemen/instansi. 

b.        Provinsi/Kabupaten/Kota

Master Isian/Daftar Pertanyaan bagi peserta tenaga honorer untuk provinsi/kabupaten/kota diserahkan oleh Ketua Tim Pelaksana Pusat Pengadaan CPNS Tingkat Nasional kepada Gubernur yang bersangkutan.
Penyerahan master isian daftar pertanyaan dimuat dalam Berita Acara dibuat sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I -j.

Next >>

   Copyright 2004 © Badan Kepegawaian Negara. All rights reserved.